Kemiskinan
Kemiskinan dan kualitas lingkungan yang rendah adalah hal
yang mesti dihilangkan tetapi tidak dengan menggusur masyarakat yang telah
bermukim lama di lokasi tersebut, seperti potret yang terekam di kota Jakarta.
Menggusur secara paksa adalah hanya sekedar memindahkan kemiskinan dari lokasi
lama ke lokasi baru dan kemiskinan tidak akan pernah berkurang. Bagi orang yang
tergusur malahan penggusuran ini akan semakin menyulitkan kehidupan mereka
karena mereka mesti beradaptasi dengan lokasi pemukimannya yang baru dan
penggusuran secara paksa bahkan sampai dengan adanya unsur anarkisme itu adalah
melanggar hak asasi manusia yang paling hakiki dan harus dihormati bersama.
Di Amerika Serikat, pendekatan peremajaan kota sering
digunakan pada tahun 1950 dan 1960-an. Pada saat itu pemukiman-pemukiman
masyarakat miskin di pusat kota digusur dan diganti dengan kegiatan perkotaan
lainnya yang dianggap lebih baik. Peremajaan kota ini menciptakan kondisi fisik
perkotaan yang lebih baik tetapi sarat dengan masalah sosial. Kemiskinan hanya
berpindah saja dan masyarakat miskin yang tergusur semakin sulit untuk keluar
dari kemiskinan karena akses mereka terhadap pekerjaan semakin sulit.
Peremajaan kota yang dilakukan pada saat itu sering kali
disesali oleh para ahli perkotaan saat ini karena menyebabkan timbulnya masalah
sosial seperti kemiskinan perkotaan yang semakin akut, gelandangan dan
kriminalitas. Menyadari kesalahan yang dilakukan masa lalu, pada awal tahun
1990-an kota-kota di Amerika Serikat lebih banyak melibatkan masyarakat miskin
dalam pembangunan perkotaannya dan tidak lagi menggusur mereka untuk
menghilangkan kemiskinan di perkotaan.
Kalau di Indonesia, paling sedikit kami menemukan dua
masyarakat miskin di Jakarta yang melakukan aktivitas hijau untuk meningkatkan
kualitas lingkungan sembari menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat
miskin. Seperti dapat ditemui di Indonesia’s Urban Studies, masyarakat di Penjaringan, Jakarta Utara dan masyarakat
kampung Toplang di Jakarta Barat mereka mengelola sampah untuk dijadikan kompos
dan memilah sampah non-organik untuk dijual.
Aktivitas hijau di Penjaringan, Jakarta Utara dilakukan
melalui program Lingkungan Sehat Masyarakat Mandiri yang diprakarsai oleh Mercy
Corps Indonesia. Masyarakat miskin di Penjaringan terlibat aktif tanpa terlalu
banyak intervensi dari Mercy Corps Indonesia. Program berjalan dengan baik dan
dapat meningkatkan kualitas lingkungan kumuh di Penjaringan. Masyarakat di
Penjaringan sangat antusias untuk melakukan kegiatan ini dan mereka yakin untuk
mampu men-daur ulang sampah di lingkungannya dan menjadikannya sebagai lapangan
pekerjaan yang juga akan berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan di
lingkungannya.
Faktor
penyebab
Faktor-faktor penyebab kemiskinan di Indonesia:
1. Tingkat pendidikan yang rendah
2. Produktivitas tenaga kerja rendah
3. Tingkat upah yang rendah
4. Distribusi pendapatan yang timpang
5. Kesempatan kerja yang kurang
6. Kualitas sumberdaya alam masih rendah
7. Penggunaan teknologi masih kurang
8. Etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah
9. Kultur/budaya (tradisi)
10. Politik yang belum stabil
1. Tingkat pendidikan yang rendah
2. Produktivitas tenaga kerja rendah
3. Tingkat upah yang rendah
4. Distribusi pendapatan yang timpang
5. Kesempatan kerja yang kurang
6. Kualitas sumberdaya alam masih rendah
7. Penggunaan teknologi masih kurang
8. Etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah
9. Kultur/budaya (tradisi)
10. Politik yang belum stabil
Semua
faktor tersebut di atas saling mempengaruhi, dan sulit memastikan penyebab
kemiskinan yang paling utama atau faktor mana yang berpengaruh langsung maupun
tidak langsung. Kesemua faktor tersebut merupakan VICIOIS CIRCLE (Lingkaran setan) dalam masalah timbulnya kemiskinan
(Tulus, hal. 127).
Penyebab
lainnya adalah sebagai berikut.
1. Penyebab
individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari
perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.
2. Penyebab
keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
3. Penyebab
sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan
sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
4. Penyebab
agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk
perang, pemerintah, dan ekonomi.
5. Penyebab
struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari
struktur sosial.
Ditinjau
dari agama Islam, maka penyebab kemiskinan di Indonesia adalah:
Pertama,
Syukur. Amat sedikit dari bangsa ini yang
mau bersyukur atas nikmat pemberian Allah SWT, sebagaimana tersebut dalam surah
Al-A’raf ayat 10. karena tidak bersyukur, maka merasa tidak cukup dan serba
kurang. Tidak bisa berterimakasih kepada Sang Pemberi, yakni Allah SWT. Menjadi
manusia kufur nikmat, bukan syukur nikmat, mengingat firman Allah SWT:
”Dan (ingatlah juga)
tatkala Tuhanmu memaklumkan, ”Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan
menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka
sesungguhnya azab-Ku sangat pedih,” (QS. Ibrahim [14]:7).
Kedua, Amanah. Allah SWT
menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi.
”Ingatlah ketika
Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: ”Sesungguhnya Aku hendak menjadikan
khalifah di muka bumi” maka mereka (malaikat) berkata: ”Mengapa Engkau hendak
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan
menyucikan Engkau?” Tuhan berfirman: ”Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang
tidak kamu ketahui,” (QS. Al-Baqarah [2]:30).
Bangsa Indonesia ternyata tidak dengan baik dapat
melaksanakan amanah Allah SWT sebagai khalifah di bumi. Seharusnya bertindak mamayu hayuning bawono, memelihara,
menjaga kelestarian. Dan mengelola dengan baik kekayaan alam untuk
kesejahteraan. Ajaran untuk banyak berbuat kebaikan sangat ditekankan oleh
Islam. Bukan sebaliknya, berbuat kerusakan. ”.....Janganlah merajalela berbuat
kerusakan di muka bumi....” (QS. Al-baqarah [2] : 60; Al-A’raaf [7]: 74;
Asy-Syu’araa’ [26]: 183).
Ketiga,
Berpaling. Semakin banyak yang menjauh dari
Allah SWT, berpaling dari peringatan-Nya. Padahal Allah SWT sudah memberi
peringatan:
”Dan barang saiapa
berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang
sempit, dan Kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta,” (QS.
Thaahaa [20]: 124).
Keempat,
Korupsi. Perbuatan korupsi termasuk
dilarang, mengacu firman Allah SWT:
”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu,” (QS. An-Nisaa’ [4]: 29).
”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu,” (QS. An-Nisaa’ [4]: 29).
Dampak
Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan
kompleks. Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak
memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak
memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara
otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat.
Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan,
nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata.
Dalam konteks daya saing secara keseluruhan, belum membaiknya pembangunan
manusia di tanah air, akan melemahkan kekuatan daya saing bangsa. Ukuran daya
saing ini kerap digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu bangsa dalam
bersaing dengan bangsa-bangsa lain secara global. Dalam konteks daya beli di
tengah melemahnya daya beli masyarakat kenaikan harga beras akan berpotensi
meningkatkan angka kemiskinan. Razali Ritonga menyatakan perkiraan itu
didasarkan atas kontribusi pangan yang cukup dominan terhadap penentuan garis
kemiskinan yakni hampir tiga perempatnya [74,99 persen].
Pertama, meluasnya pengangguran sebenarnya bukan saja disebabkan rendahnya
tingkat pendidikan seseorang. Tetapi, juga disebabkan kebijakan pemerintah yang
terlalu memprioritaskan ekonomi makro atau pertumbuhan [growth]. Ketika terjadi
krisis ekonomi di kawasan Asia tahun 1997 silam misalnya banyak perusahaan yang
melakukan perampingan jumlah tenaga kerja. Sebab, tak mampu lagi membayar gaji
karyawan akibat defisit anggaran perusahaan. Akibatnya jutaan orang terpaksa
harus dirumahkan atau dengan kata lain meraka terpaksa di-PHK [Putus Hubungan
Kerja].
Kedua, kekerasan. Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini
merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari
nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi
seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas
pun dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu [dengan cara
mengintimidasi orang lain] di atas kendaraan umum dengan berpura-pura kalau
sanak keluarganya ada yang sakit dan butuh biaya besar untuk operasi. Sehingga
dengan mudah ia mendapatkan uang dari memalak.
Ketiga, pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena
yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin
tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak
dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu. Sebab, mereka begitu
miskin. Untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah kesulitan.
Bagaimana seorang penarik becak misalnya yang memiliki anak cerdas bisa
mengangkat dirinya dari kemiskinan ketika biaya untuk sekolah saja sudah sangat
mencekik leher. Sementara anak-anak orang yang berduit bisa bersekolah di
perguruan-perguruan tinggi mentereng dengan fasilitas lengkap. Jika ini yang
terjadi sesungguhnya negara sudah melakukan "pemiskinan struktural"
terhadap rakyatnya.
Akhirnya kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam. Tingginya
tingkat putus sekolah berdampak pada rendahya tingkat pendidikan seseorang.
Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang
lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu
bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang.
Keempat, kesehatan. Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat
mahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar
menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga,
biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin.
Kelima, konflik sosial bernuansa SARA. Tanpa bersikap munafik konflik SARA
muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal
ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. M. Yudhi Haryono
menyebut akibat ketiadaan jaminan keadilan "keamanan" dan
perlindungan hukum dari negara, persoalan ekonomi-politik yang objektif
disublimasikan ke dalam bentrokan identitas yang subjektif.
Terlebih lagi fenomena bencana alam yang kerap melanda negeri ini yang
berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah orang miskin. Kesemuanya
menambah deret panjang daftar kemiskinan. Dan, semuanya terjadi hampir merata
di setiap daerah di Indonesia. Baik di perdesaan maupun perkotaan.
Karena itu situasi di Indonesia sekarang jelas menunjukkan ada banyak orang
terpuruk dalam kemiskinan bukan karena malas bekerja. Namun, karena struktur
lingkungan [tidak memiliki kesempatan yang sama] dan kebijakan pemerintah tidak
memungkinkan mereka bisa naik kelas atau melakukan mobilitas sosial secara
vertikal.
Solusi
Pertama, meningkatkan pendidikan rakyat. Sebisa
mungkin pendidikan harus terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Banyaknya
sekolah yang rusak menunjukkan kurangnya pendidikan di Indonesia. Tentu bukan
hanya fisik, bisa jadi gurunya pun kekurangan gaji dan tidak mengajar lagi.
Kedua, pembagian tanah/lahan pertanian untuk petani.
Paling tidak separuh rakyat (sekitar 100 juta penduduk) Indonesia masih hidup
di bidang pertanian. Menurut Bank Dunia, mayoritas petani Indonesia memiliki
lahan kurang dari 0,4 hektar. Bahkan ada yang tidak punya tanah dan sekedar
jadi buruh tani. Kadang terjadi tawuran antar desa hingga jatuh korban jiwa
hanya karena memperebutkan lahan beberapa hektar.
Ketiga, tutup bisnis pangan kebutuhan utama rakyat
dari para pengusaha besar. Para petani kebun kecil sulit untuk mengekspor
produk mereka. Sebaliknya para pengusaha besar dengan mudah mengekspor produk
mereka (para pengusaha bisa menekan/melobi pemerintah) sehingga rakyat justru
bisa kekurangan makanan atau harus membayar tinggi sama dengan harga
Internasional. Ini sudah terbukti dengan melonjaknya harga minyak kelapa hingga
2 kali lipat lebih dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan akibat kenaikan harga
Internasional. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Jika produk utama seperti
beras, kedelai, terigu dikuasai oleh pengusaha, rakyat akan menderita akibat
permainan harga. Selain itu dengan dikuasainya industri pertanian oleh
pengusaha besar, para petani yang merupakan mayoritas dari rakyat Indonesia
akan semakin tersingkir dan termiskinkan.
Keempat, lakukan efisiensi di bidang pertanian.
Perlu dikaji apakah pertanian kita efisien atau tidak. Jika pestisida kimia
mahal dan berbahaya bagi kesehatan, pertimbangkan predator alami seperti burung
hantu untuk memakan tikus, dan sebagainya. Begitu pula jika pupuk kimia mahal
dan berbahaya, coba pupuk organik seperti pupuk hijau/kompos. Semakin murah
biaya pestisida dan pupuk, para petani akan semakin terbantu karena ongkos tani
semakin rendah.
Kelima, data produk-produk yang masih kita impor.
Kemudian teliti produk mana yang bisa dikembangkan di dalam negeri sehingga
kita tidak tergantung dengan impor sekaligus membuka lapangan kerja. Sebagai
contoh jika mobil bisa kita produksi sendiri, maka itu akan sangat menghemat
devisa dan membuka lapangan kerja. Ada 1 juta mobil dan 6,2 juta sepeda motor
terjual di Indonesia dengan nilai lebih dari Rp 200 trilyun/tahun. Jika
pemerintah menyisihkan 1% saja dari APBN yang Rp 1.000 trilyun/tahun untuk
membuat/mendukung BUMN yang menciptakan kendaraan nasional, maka akan terbuka
lapangan kerja dan penghematan devisa milyaran dollar setiap tahunnya.
Keenam, stop eksploitasi/pengurasan kekayaan alam
oleh perusahaan asing. Kelola sendiri. Banyak kekayaan alam kita yang dikelola
oleh asing dengan alasan kita tidak mampu dan sedang transfer teknologi.
Kenyataannya dari tahun 1900 hingga saat ini ketika minyak hampir habis kita
masih ”transfer teknologi”. Padahal 95% pekerja dan insinyur di
perusahaan-perusahaan asing adalah orang Indonesia. Expat paling hanya untuk
level managerial. Bahkan perusahaan migas Qatar pun di Kompas sering pasang
lowongan untuk merekrut ahli migas kita. Saat ini 1.500 ahli perminyakan
Indonesia bekerja di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Qatar. Bahkan
ada Doktor Perminyakan yang bekerja di negara Eropa seperti Noewegia.
Sekilas kita untung dengan pembagian 85% sedang
kontraktor asing hanya 15%. Padahal kontraktor asing tersebut memotong terlebih
dulu pendapatan yang ada dengan cost recovery yang besarnya mereka tentukan
sendiri. Bahkan ongkos bermain golf dan biaya rumah sakit di luar negeri
ex-patriat dimasukkan ke dalam cost recovery, begitu satu media memberitakan.
Akibatnya di Natuna sebagai contoh, Indonesia tidak dapat apa-apa. Kontraktor
asing sendiri, seperti Exxon sendiri mengantongi keuntungan hingga Rp 360
trilyun setiap tahun dari pengelolaan minyak dan gas di berbagai negara
termasuk Indonesia. Menurut PENA, pada tahun 2008 saja sekitar Rp 2.000
trilyun/tahun dari hasil kekayaan alam Indonesia justru masuk ke kantong asing.
Padahal jitu bisa dipakai untuk melunasi hutang luar negeri dan mensejahterakan
rakyat Indonesia.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar